PRESS RELEASE/BERITA WOMEN EMPOWERMENT WEBINAR AND COMPETITION

Acara Women Empowerment Webinar and Competition dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2021. Dr. Asep Nurhalim, Lc., M.Pd.I selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah memberikan sambutan pada acara ini. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pandangan dan arahan Islam terhadap perempuan itu luar biasa, termasuk dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam dikenal tokoh-tokoh Muslimah seperti Siti Khadijah yang melahirkan pemikiran dalam ekonomi Islam Dalam Al-Qur’an terdapat surah An-nisa yakni surah khusus perempuan selain surat maryam. Beliau juga menyampaikan bahwa wanita pendiri universitas pertama dalam sejarah dunia pada abad ke-8 ialah Fatima binti Muhammad Al-Fihri. Selain itu, Beliau juga menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap perempuan. Selain sambutan dari Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen yaitu Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si juga memberikan sambutan. Beliau menyampaikan bahwa gen kepandaian seseorang yang diturunkan langsung dari seorang ibu. Oleh karenanya, ketika seorang perempuan itu maju, berpengetahuan dan berpendidikan maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang hebat dan kuat, karena pendidikan pertama kali juga diberikan oleh seorang ibu. Peran perempuan sangat luar biasa, tidak hanya menjadi seorang ibu tetapi bisa melakukan lebih banyak hal yang unutk memberikan nilai-nilai kepada generasi bangsa.

Adapun pembicara pertama  pada Webinar Women Empowerment adalah Raden Khairunnisa Thifal Nabila, Dipl.CIDESCO, SM. Beliau memamparkan materi mengenai Kontribusi Perempuan Dalam Ekonomi Masyarakat. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa Islam menekannya terhadap konsep keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan, terutama bagi terjaminnya keamanan dan keharmonisan hubungan antar manusia. Dalam Islam, yang menjadi pembeda antara laki laki dengan perempuan ialah amalan-amalan yang dilakukannya. Islam tidak pernah melarang wanita Muslimah untuk melibatkan diri mereka dalam melakukan aktivitas lainnya diluar dari aktivitas domestik.

Setelah pemaparan materi telah disampaikan oleh pembicara pertama maka dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh pembicara kedua yaitu Birrul Qodriyyah, S.Kep.,Ns.,Msc. Beliau memaparkan materi mengenai Peran Generasi Muda Dalam Membangun Pemberdayaan Perempuan. Beliau menyampaikan bahwa perempuan merupakan human resources, jadi sumber daya yang seperti apa itu kuncinya ada di perempuan, makanya jika mau memperbaiki generasi bangsa, memperbaiki perekonomian, yang paling utama itu perempuannya. Seorang perempuan itu sangat penting, karena perempuan merupakan penentu kualitas generasi bangsa, perempuan bukan hanya sekolah pertama, akan tetapi juga merupakan sekolah permanen bagi generasinya, serta perempuan juga merupakan seseorang yang akan mendidik “manusia”. Kualitas generasi adalah “buah karya” perempuan, karena anak lahir hanya bisa menangis, dia belajar dari orang dewasa di sekitarnya terutama ibu.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KARANG ASEM TIMUR DALAM OPTIMALISASI BUDIDAYA IKAN DAN PRODUK OLAHANNYA

Berita Acara Kegiatan

 

Nama Kegiatan                 : Dosen Mengabdi “Pemberdayaan Masyarakat Desa Karang Asem Timur Dalam Optimalisasi Budidaya Ikan Dan Produk Olahannya

Hari/ Tanggal                     : Minggu, 5 September 2021

Waktu                                   : 09.00-12.00 WIB

Tempat                                : Desa Karang Asem Timur, kecamatan Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat

Peserta                                : 20 orang

 

Pada hari minggu tanggal 5 september 2021, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor telah menyelenggarakan kegiatan dosen mengabdi dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat Desa Karang Asem Timur Dalam Optimalisasi Budidaya Ikan Dan Produk Olahannya”. Peserta kegiatan meliputi warga Desa Karang Asem Timur, kecamatan Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat.

Karang Asem Timur merupakan salah satu desa di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini memiliki luasan wilayah 108,375 ha. Berdasarkan pernyataan kepala desa, Desa Karang Asem Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.695 jiwa dengan jumlah KK aktif sebanyak 3.158, terdiri atas 5.481 laki-laki dan 5.203 perempuan. Desa Karang Asem Timur memiliki beberapa organisasi masyarakat yang aktif diantaranya, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, dan ronda. Terdapat tiga peternak ikan lele yang skala produksinya dari yang kecil, menengah hingga besar. Budidaya ikan lele Desa Karang Asem Timur memiliki potensi untuk dikembangkan.

Berdasarkan potensi tersebut, kelompok dosen mengabdi yang terdiri dari Dr. Laily Dwi Arsyianti, Dr. Furqon Syarief, Fajar Maulana, M.Si yang merupakan dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, FEM; Departemen Manajemen, FEM; dan Departemen Budidaya Perairan, FPIK; IPB University dan melibatkan dua orang mahasiswa berupaya memberikan pembekalan atas usaha pengembangan dan pencarian solusi bidang perikanan khususnya kegiatan budidaya ikan lele dan pengolahannya.

Pembekalan yang dilakukan merupakan kegiatan sosialisasi serta diskusi secara langsung kepada masyarakat khususnya pembudidaya lele dan perangkat desa sebagai agen penggeraka desa mengenai prinsip budidaya lele baik menggunakan wadah konvensional kolam (terpal) maupun skala rumahan (akuaponik, budikdamber). berguna untuk menopang ketahanan pangan selama masa pandemik.

Masyarakat Desa Karang Asem Timur mengungkapkan permasalahan dalam pengembangan kegiatan budidaya lele, diantaranya adalah permasalahan pakan ikan. Oleh karena itu, sebagai program pengambangan KKNT IPB di desa ini, Program Dosen Mengabdi yang diwakili oleh Fajar Maulana, M.Si memberikan pembekalan mengenai penyediaan pakan yang mungkin dapat diaplikasikan secara langsung di masyarakat. Yaitu penyediaan tanaman Lemna perpusilla Torr atau dikenal dengan sebutan lokal mata lele.

Tanaman ini ternyata memiliki kandungan protein cukup tinggi dan dapat digunakan sebagai alternatif pakan baik ikan, unggas, ternak, juga mamalia. Lemna dipilih karena laju pertumbuhannya yang cepat sehingga sangat mudah untuk perbanyak. Pertumbuhannya mencapai 40 persen per hari dan memiliki umur hidupnya sekitar 10 hari serta mampu menghasilkan hingga 20 anakan dari satu indukan.  Lemna juga memiliki nilai nutrisi (protein; 40% bobot kering) yang tingg. Selain kandungan protein yang baik, tumbuhan ini memiliki keunggulan dapat dikultur dengan biaya murah karena bisa tumbuh di air limbah yang mengandung unsur hara tinggi. Lemna merupakan agen fitoremediasi untuk mengolah limbah cair dalam hal ini adalah buangan dari ikan budidaya. Hal ini menjadikan Lemna bersifat ramah lingkungan karena berkemampuan membersihkan air dari unsur-unsur hara dan bahan pencermar lainnya, seperti bahan organik, nutrien, dan bahkan logam berat ujar Fajar dalam acara pembekalannya. Pelatihan ini berjalan sangat baik dan menyenangkan. Dibuktikan dengan durasi dan benyaknya antusiasme audiens dalam berdiskudi. Hasilnya sangat memuaskan, terlebih dengan pengetahuan yang meningkat.

Press Release Dosen Mengabdi Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan desa dengan luas wilayah seluas 6,46 km2 dengan jumlah penduduk 11.724 jiwa pada tahun 2019. Desa ini memiliki potensi pengembangan sektor pertanian dan pariwisata. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dengan menghasilkan tanaman pangan, termasuk sayuran. Selain itu, perikanan dan peternakan juga telah berkembang, di antaranya beternak kambing dan budidaya lele.
Masyarakat Desa Cipelang mengungkapkan permasalahan dalam pengembangan potensi daerah mereka di antaranya adalah mengenai teknis pengembangan pariwisata, teknik pertanian dan pengembangan produk, hingga kaderisasi petani yang semakin sulit, sehingga mendapatkan tanaga kerja untuk pertanianpun saja semakin sulit saat ini. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari program KKNT IPB di desa ini, telah dilaksanakan Program Dosen IPB Mengabdi pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 yang dilakukan secara hybrid. Perwakilan mahasiswa KKNT mengumpulkan warga, khususnya kelompok tani setempat di Kantor Desa Cipelang, dikombinasikan dengan pembekalan secara daring oleh dosen-dosen IPB.
Kelompok Tani (Poktan) yang hadir pada kegiatan ini diantaranya beberapa perwakilan dari Gapoktan Barokah Abadi Jaya, Pokdakan BBS Cipelang, serta Poktan Mekar Sejahtera. Perwakilan Gapoktan yang hadir umumnya mengelola budidaya lele, ternak kambing, pertanian tanaman pangan termasuk sayur serta pariwisata yang berpotensi terintegrasi dengan kegiatan pesantren setempat.
Pembekalan diberikan oleh dosen-dosen IPB. Prof. Hamim dari Departemen Biologi, FMIPA, IPB, menyampaikan terkait pengembangan tanaman kelor (Moringa oleifera) yang memiliki kandungan nutrisi dalam bentuk vitamin dan mineral yang sangat kaya dan khasiatnya sebagai sumber antioksidan yang bagus untuk mendukungan peningkatan gizi masyarakat desa. Selain itu pemanfaatan daun kelor olahan dalam bentuk sayur kelor, teh kelor hingga pudding daun kelor bisa menjadi daya tarik dalam mengembangkan kuliner pendukung desa wisata dengan produk yang khas. Pak Hirmas Fuady Putra, juga dari Departemen Biologi, menyampaikan terkait pengembangan desa wisata yang selaras dengan kearifan lokal dengan memadukan tiga fungsi secara seimbang yaitu fungsi ekonomi, ekologi dan sosial yang sesuai khususnya jika dikembangkan di saat pandemic saat ini. Pak Hirmas memberikan contoh pengembangan desa wisata salah satu daerah di Belitung. Mengingat di Cipelang banyak pesantren, maka pariwisata juga dapat dikembangkan dengan konsep pariwisata ramah Muslim atau lebih dikenal dengan pariwisata halal, apalagi data menunjukkan bahwa separuh pendapatan dari sektor pariwisata dunia berasal dari masyarakat dunia yang beragama Muslim (perlu dicek, ini data di dunia atau data di Indonesia)?. Selain itu, saat ini, destinasi pariwisata halal dunia masih sedikit dan lebih banyak berada di Malaysia, sehingga penting bagi Indonesia untuk mengembangkannya.
Bu Dr Neneng Hasanah, dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, FEM, IPB, menyampaikan edukasi wakaf yang membuka wawasan masyarakat bahwa sumber dana pengembangan pertanian dan potensi pariwisata tidak hanya mengandalkan pembiayaan atau kredit juga mengharapkan bantuan dari lembaga keuangan maupun Pemerintah Daerah dan Pusat.. Sumber dana pengembangan potensi desa dapat berasal dari wakaf melalui uang, dengan cara menghimpun atau penggalangan wakaf melalui uang bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, sehingga tercipta ekonomi masyarakat yang mandiri. Dr Laily Dwi Arsyianti, juga dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, meneruskan contoh aplikasi pendanaan pengembangan potensi desa melalui dana wakaf, infak, dan zakat dari masyarakat seluruh Indonesia. Salah satu contoh desa yang memanfaatkan sumber pendanaan ini adalah Desa Cibunian Kabupaten Bogor yang memanfaatkan lahan yang sebelumnya terbengkalai lalu dibeli dengan dana wakaf dan digunakan untuk budidaya perikanan, budidaya lebah, pengadaan sekolah di alam serta pengembangan ekowisata. Pemanfaatan dana wakaf untuk hutan yang dikelola oleh Hutan Wakaf Bogor dicetus oleh Pak Khalifah Muhammad Ali yang juga merupakan dosen millennial Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Melalui pendekatan millennial diharapkan masalah kaderisasi petani di Desa Cipelang dapat teratasi.

13th International Conference on Islamic Economics & Finance

Brochure-of-13th-ICIEF and 7th-IIMEFC 2021 FINAL ED

Joint Conference
The 13th International Conference on Islamic Economics and Finance and The 7th International Islamic Monetary Economics and Finance
“Strengthening Islamic Economy and Financial System in the Post Pandemic Era, Digitalization and Sustainability”
25th – 27th October, 2021
CONFERENCE CONTEXT
The COVID-19 pandemic has been affecting the global economy since 2020, with a series of stimulus, economic aid packages, and other policy responses implemented by governments to combat the spread of the disease and to survive the recession. The unprecedented event serves as momentum to rethink an economic system that is stable, resilient, inclusive, and sustainable, along with a strong social safety net system. Rapid digital transformation supported by the rise of the sharing and collaborative economy has also contributed to a more effective and efficient resource allocation. This development has shaped a new normal for the global Islamic economy, which requires breakthrough initiatives and innovations to strengthen the ecosystem of the Islamic economy that synergizes Islamic finance, Islamic social finance, halal industries, and Islamic businesses, to achieve inclusive, resilient, and sustainable growth.
CONFERENCE PURPOSE
The purpose of this “Call for Papers” is to serve as the avenue for some alluring areas and questions in the field of Islamic economics and finance and to list and reiterate the topics that arise from the development of the global Islamic economy in an environment of new normal and digital transformation. The join 13th International Conference on Islamic Economics and Finance (13th-ICIEF) AND 7th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (7th-IIMEFC) will provide an ideal platform for dialogue and discussion among the practitioners, academics, higher degree students, researchers, as well as the policymakers around the world. The aim is to discuss issues with respect to strengthening the ecosystem of the Islamic economy in the new normal, within the Islamic economics and finance frameworks.
THE THEMES
The Sub-themes of the conference cover but not limited to the followings:
1. New Normal, Digital Transformation, and Islamic Economy
2. Halal Economy for Organic Growth Towards Global Value Chain
3. Islamic Social Finance and Innovations for Productive Economy and Poverty Alleviation
4. Islamic Finance Development and Breakthrough Innovations
5. Risk Sharing Economy for Stability and Resiliency
6. Islamic Entrepreneurship, MSMEs, and Start-ups in Smart Economy
7. Islamic Economy and Sustainability
8. Green Economy, Circular Economy, Business and Clean Technologies
9. Institutions and Islamic Economy
10. Global Talent Development for the Digital Age in Multi Sectors of Islamic Economy
BEST PAPER AWARDS
There will be Best Papers Awards with prize money.
• Papers accepted for publication in JIMF (Journal of Islamic Monetary Economics and Finance) will be rewarded IDR 15.000.000
• Papers accepted for publication in IJAZ (International Journal of Zakat) will be rewarded IDR 1.500.000
SUBMISSION
Kindly submit your submissions directly to the following Website address:
IMPORTANT DATES
Registration and Submission Open: 1st March 2021
Deadline for Submission of Final Papers: 1st August 2021
Acceptance Notification of Accepted Paper: 25th September 2021
Conference Dates : 25th-27th October 2021
FREE REGISTRATION FEE

Riset dan Gerakan Wakaf

Irfan Syauqi Beik*

Sebagaimana diketahui bersama bahwa wakaf merupakan instrumen ekonomi keuangan sosial Islam yang memiliki potensi yang sangat besar. Namun demikian, hingga saat ini, antara potensi dengan realisasi yang ada masih terdapat kesenjangan yang sangat besar. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk meminimalisir gap diantara keduanya. Salah satunya adalah dengan melakukan penguatan dari sisi riset. Diyakini, riset yang berkualitas akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan wakaf. Demikian pula sebaliknya, riset yang tidak berkualitas hanya akan memperparah situasi yang ada. Untuk itu, riset ini merupakan instrumen yang perlu dikelola dengan baik dan mendapatkan perhatian khusus.

Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diperkuat riset wakaf yang dapat menjangkau tiga ranah utama, yaitu penelitian dasar (basic research), penelitian terapan (applied research) dan penelitian yang berorientasi pada penguatan kebijakan (policy research). Dalam konteks basic research, desain riset yang dilakukan harus mampu menghadirkan berbagai teori baru yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan keilmuan wakaf. Sementara dalam applied research, desain riset yang dilakukan harus mampu mendorong peningkatan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan wakaf sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan nazir yang ada.

Adapun terkait policy research, maka riset-riset yang dilakukan diharapkan dapat memberikan input yang tepat bagi perumusan kebijakan perwakafan yang dapat menghadirkan kemaslahatan publik yang lebih besar. Kebijakan yang bukan hanya mampu mendekatkan antara potensi dan realisasi wakaf, namun juga mampu memperkuat ekosistem perwakafan nasional. Riset kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan panduan di dalam proses pengambilan keputusan yang dibutuhkan dalam pengembangan ekosistem wakaf nasional.

Namun demikian, Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyadari bahwa untuk memperkuat ketiga ranah penelitian tersebut diperlukan adanya kolaborasi berbagai pihak, khususnya dengan kalangan perguruan tinggi. BWI tidak bisa sendirian dalam melahirkan berbagai macam riset wakaf yang kompatibel dengan kebutuhan zaman. Terlalu berat jika harus ditangani sendiri. Karena itu, penataan hubungan kerjasama antara BWI dengan kampus menjadi sangat penting.

Jika melihat perjalanan gerakan zakat sebagai pembanding, maka pencapaian kemajuan yang diraih gerakan zakat dalam lima tahun terakhir, tidak bisa dilepaskan dari dukungan riset yang berkualitas. Produksi riset yang dilakukan BAZNAS melalui Pusat Kajian Strategisnya, ternyata mampu memberikan warna tersendiri dalam gerakan zakat nasional, yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai referensi utama pengelolaan zakat dunia saat ini. Begitu banyak terobosan yang telah dihasilkan melalui pendekatan riset yang efektif.

Diantara terobosan itu adalah lahirnya berbagai alat ukur yang mampu memperkuat pengelolaan zakat dari berbagai sisi. Indeks Zakat Nasional (IZN) misalnya, mampu menjadi instrumen yang dapat memotret kinerja sistim perzakatan nasional, baik dari sisi makro maupun dari sisi mikro. Demkian pula dengan Indeks Kepatuhan Syariah OPZ yang mampu menjawab pertanyaan mengenai aspek kesesuaian syariah dari praktik OPZ yang ada di lapangan. Kepatuhan terhadap syariah menjadi hal yang sangat penting bagi institusi yang mendapat mandat untuk mengelola zakat.

Selain itu, ketika BAZNAS mengembangkan konsep zakatnomics, yang didasarkan pada empat pilar utama, yaitu keimanan/spiritualitas, produktivitas, keadilan ekonomi, dan kelembagaan ZISWAF, yang kemudian keempatnya diukur secara khusus dalam Indeks Pembangunan Zakatnomics, maka hal tersebut telah menciptakan arus pemikiran baru yang sangat kokoh dalam pengembangan ilmu perzakatan yang ada.

Pendeknya, kajian-kajian yang dilakukan telah memberikan implikasi terhadap aspek keilmuan, kelembagaan, dan sistim zakat secara keseluruhan. Inilah diantara bentuk-bentuk inovasi dan terobosan yang membuat posisi Indonesia hari ini sangat kokoh sebagai pemimpin gerakan zakat dunia.

Belajar dari keberhasilan gerakan zakat tersebut, maka gerakan wakaf, yang notabene merupakan adik kandung dari gerakan zakat, perlu untuk terus menerus membenahi dirinya. Disinilah pentingnya menata kajian-kajian wakaf yang ada, agar dampak secara keilmuan dan secara sistim perwakafan, bisa semakin signifikan.

Karena itu, opsi kolaborasi dengan kampus dalam bentuk pendirian dan pengembangan PAU (Pusat Antar Universitas) sebagai media kolaborasi dan sharing resources, menjadi pilihan yang tepat dalam kondisi hari ini. Melalui kolaborasi ini diharapkan ada interaksi yang kuat antara sisi keilmuan dengan sisi praktik dan sisi regulasi. Kita berharap bahwa interaksi yang nantinya terbangun ini, bisa memberikan pengaruh positif terhadap upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sistim wakaf nasional. Semoga. Wallaahu a’lam.

*Penulis adalah Ekonom Syariah FEM IPB dan Anggota BWI

 

Sumber: Rubrik Iqtishodia Republika 25 Februari 2021

Omnibus Law Cipta Kerja dan Masa Depan ZISWAF

Keberadaan UU Cipta Kerja ini tentu memberikan perubahan yang sangat fundamental, terutama pada 10 area yang menjadi ruang lingkup UU ini, yaitu : (i) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (ii) ketenagakerjaan; (iii) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM; (iv) kemudahan berusaha; (v) dukungan riset dan inovasi; (vi) pengadaan tanah; (vii) kawasan ekonomi; (viii) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; (ix) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan (x) pengenaan sanksi. Keseluruhan UU yang terkait sepuluh area tersebut diubah dan menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja ini. Dengan kata lain, aturan-aturan yang ditetapkan UU yang lain, masih terus berlaku selama tidak bertentangan dengan UU Cipta Kerja ini.

Dalam perspektif ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf), maka keberadaan UU Cipta Kerja pengaruhnya tidak terlalu besar terhadap regulasi yang telah ada. Dalam UU No 11/2020 ini ditemukan 10 kata zakat, 4 kata wakaf, 2 kata amil, dan 2 kata nadzir. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya fokus UU Cipta Kerja ini memang tidak pada sektor zakat dan wakaf. Aturan terkait zakat dan wakaf dalam UU Cipta Kerja lebih banyak dikarenakan adanya perubahan aturan lain, seperti aturan tentang pajak dan tanah, yang berimbas pada sektor zakat dan wakaf. Padahal banyak aspirasi terhadap perubahan ketentuan perzakatan dan perwakafan agar realisasi potensi zakat dan wakaf yang sangat besar ini dapat berjalan secara optimal.

Zakat dalam UU Cipta Kerja

Secara khusus, ketentuan yang terkait langsung dengan zakat dalam UU Cipta Kerja ini terletak pada isu perpajakan khususnya Pasal 111, dimana pasal ini mengubah sejumlah ketentuan yang ada pada UU No 7/1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, dimana perubahan terakhir adalah pada UU No 36/2008. Pada pasal ini, dijelaskan bahwa diantara yang dikecualikan dari obyek pajak adalah bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Syaratnya, zakat tersebut dibayarkan kepada lembaga resmi, yaitu BAZNAS dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Jadi pada Pasal 111 ini, selain menegaskan kedudukan zakat sebagai obyek pajak yang dikecualikan, juga menegaskan bahwa hal tersebut bisa dilaksanakan apabila penunaian kewajiban zakat dilakukan melalui institusi resmi. Hal ini akan memperkuat kedudukan BAZNAS dan LAZ dalam konteks keabsahan bukti setor zakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Namun demikian, jika melihat konstruksi aturan ini, maka sesungguhnya hal ini belum sepenuhnya sejalan dengan aspirasi umat, dimana kita menghendaki agar para pembayar zakat kepada BAZNAS dan LAZ resmi, bisa mendapatkan insentif berupa kredit pajak. Artinya, zakat menjadi pengurang pajak langsung, bukan menjadi pengurang pendapatan kena pajak sebagaimana yang terjadi saat ini. Penulis meyakini, berdasarkan pengalaman Malaysia yang telah menerapkan zakat sebagai tax rebate sejak awal tahun 90an, maka kebijakan tersebut justru menaikkan pendapatan zakat dan pajak sekaligus. Tidak ada trade off diantara zakat dan pajak, dimana yang satu naik maka yang lain akan mengalami penurunan.

Dalam konteks Indonesia, sesungguhnya penerapan zakat sebagai tax rebate bisa diujicobakan di Provinsi NAD. Di Aceh, zakat diperlakukan sebagai bagian dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai pengurang pajak langsung. Zakat pun juga merupakan hal yang sifatnya wajib ditunaikan oleh setiap masyarakat muslim Aceh yang telah memenuhi syarat sebagai muzakki. Hal ini sejalan dengan UU No  11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 192. Namun hingga saat ini, ketentuan tersebut belum dapat diakomodir dan dilaksanakan karena dianggap tidak sesuai dengan UU Pajak Penghasilan.

Seharusnya, semua pihak, terutama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NAD bersama-sama menjadikan Aceh sebagai laboratorium untuk menguji tesis terkait pengalaman Malaysia. Apakah yang terjadi di negeri jiran tersebut dapat juga terjadi di Indonesia atau tidak. Inilah kesempatan untuk membuktikan hal tersebut melalui implementasi zakat sebagai pengurang pajak langsung di Aceh.

Alternatif lain, penulis mengusulkan agar zakat bisa dimasukkan sebagai pos keempat penerimaan negara, melengkapi pajak, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan penerimaan hibah dan lain-lain. Di Aceh, hal ini sudah diterapkan dimana zakat dijadikan sebagai salah satu komponen PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kontribusi zakat cukup baik terhadap PAD Aceh, baik PAD provinsi maupun kabupaten kota. Tahun 2018 lalu misalnya, kontribusi zakat terhadap PAD Provinsi Aceh mencapai angka Rp 86,43  milyar dari keseluruhan PAD sebesar Rp 2,4 trilyun. Namun jika di-break down lebih dalam, maka PAD zakat ini nilainya lebih besar dari pendapatan retribusi daerah yang mencapai angka Rp 28,8 milyar. Ini menunjukkan bahwa keberadaan zakat membawa implikasi penting pada struktur penerimaan daerah.

Dengan pengalaman di Aceh, maka peluang penerapan kebijakan zakat sebagai pos keempat penerimaan negara sangat mungkin dilakukan, dengan syarat bahwa aturan pengeluaran zakat dibedakan dengan aturan pajak, PNBP, dan penerimaan hibah dan lain-lain. Zakat yang diterima harus segera disalurkan untuk kepentingan para mustahik, melalui berbagai program yang bersifat konsumtif maupun produktif, jangka pendek maupun jangka panjang. Dana zakat tidak boleh ditahan terlalu lama karena akan berdampak pada kesejahteraan mustahik.  Sebagai pos keempat, maka keberadaan zakat sebagai pengurang pajak langsung tidak akan mengurangi total penerimaan negara secara keseluruhan. Tinggal sekarang, apakah keputusan politik negara bisa mengakomodasi aspirasi ini atau tidak. Ini adalah pekerjaan rumah politik zakat di Indonesia.

Hal krusial lainnya adalah belum diterapkannya kewajiban zakat dari sisi hukum negara kepada mereka yang sudah termasuk dalam kategori muzakki. UU yang ada lebih banyak mengatur aspek kelembagaan pengelola zakat, yang terdiri atas BAZNAS dan LAZ, dan belum mengatur kewajiban menunaikan zakat dari sisi hukum positif. Dengan kata lain, dari sudut hukum negara maka zakat masih dianggap sebagai sesuatu yang bersifat sukarela (voluntary) dan belum bersifat wajib (mandatory).

Dalam konteks ini, Indonesia masih tertinggal oleh negara tetangga kita yaitu Singapura. Di dalam Administration Muslim Law Act, yang menjadi dasar hukum pengaturan kehidupan beragama umat Islam Singapura, dijelaskan bahwa mereka yang sudah terkena kewajiban zakat namun enggan menunaikannya, diancam dengan hukuman denda sebesar SGD 500 (sekitar Rp 5,4 juta) atau penjara selama 6 bulan atau kedua-duanya, denda dan penjara. Ini untuk zakat harta (maal). Sementara jika tidak membayar zakat fitrah, maka dapat didenda sebesar SGD 50 (Rp 540 ribu) atau penjara selama satu bulan, atau kedua-duanya. Kewajiban zakat tersebut harus ditunaikan melalui Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) yang merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menangani urusan keagamaan umat Islam di Singapura.

Pelajaran dari Singapura seharusnya memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia sebagai negara muslim mayoritas, tidak perlu ragu dalam menjadikan zakat sebagai sesuatu yang wajib dari sisi hukum positif layaknya pajak. Apabila ini dilakukan, maka realisasi pengumpulan zakat akan mendekati atau bahkan sama dengan potensinya yang mencapai angka Rp 233,8 trilyun, sesuai dengan studi Pusat Kajian Strategis BAZNAS tahun 2019 lalu.

Wakaf dalam UU Cipta Kerja

Selanjutnya, aturan terkait wakaf dalam UU Cipta Kerja ini terdapat pada Pasal 123 terkait dengan obyek pengadaan tanah. Jika terdapat perubahan lokasi tanah wakaf, maka nilai ganti rugi yang dikenakan harus sama dengan nilai hasil penilaian penilai atas harta benda wakaf yang diganti. Pihak yang berhak menerima ganti rugi ini adalah nazir, sebagai institusi yang diberi mandat dalam mengelola wakaf. Dengan konstruksi UU Cipta Kerja ini, fokus wakaf yang dibahas dalam UU ini hanyalah terkait dengan tanah wakaf, itu pun spesifik terkait dengan ganti rugi.

Namun demikian, yang perlu diwaspadai dalam prakteknya adalah jangan sampai ruislag tanah wakaf ini sedemikian mudah dilakukan. Jika ini dibiarkan, maka ada potensi terjadinya konversi lahan wakaf strategis menjadi lahan non-wakaf, sementara lokasinya dapat dipindahkan ke lokasi yang tidak strategis selama nilainya masih sama. Jika ada tanah 100 meter persegi di lokasi strategis dengan nilai Rp 1 milyar, kemudian diganti dengan tanah seluas 200 meter persegi dengan nilai yang sama namun di lokasi yang tidak strategis, maka hal tersebut akan mengurangi nilai ekonomi dari tanah wakaf tersebut. Jangan sampai, atas nama investasi, terjadi peningkatan laju konversi lahan wakaf ke tempat yang tidak strategis.

Yang seharusnya diperhatikan justru bagaimana mengamankan lahan produktif, khususnya untuk sektor pertanian, agar jangan sampai dikonversi menjadi lahan untuk pengembangan sektor lain, seperti perumahan, yang dapat mengurangi kapasitas produksi pangan kita. Disinilah pentingnya wakaf dalam menahan laju konversi lahan produktif tersebut. Kita dapat menjadikannya sebagai program nasional perlindungan lahan produktif melalui mekanisme wakaf.

Dalam hal ini, BWI (Badan Wakaf Indonesia) dapat mengembangkan program Wakaf Lahan Pertanian (WLP) dengan melakukan dua hal. Pertama, membuka kesempatan kepada mereka yang memiliki lahan produktif untuk menjadi wakif dengan mewakafkan tanahnya melalui BWI. Kedua, BWI melakukan penggalangan wakaf uang, yang nantinya akan digunakan untuk membeli lahan produktif dari pemilik lahan yang membutuhkan dana. Jika ini dilakukan secara masif, maka tentu akan berdampak pada penguatan kedaulatan pangan negeri ini.

Literasi ZISWAF

Dari pembahasan UU Cipta Kerja ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa literasi ZISWAF para pengambil kebijakan masih perlu ditingkatkan. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh agar ZISWAF dipahami bukan hanya sebagai instrumen agama, namun juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang memiliki dampak pada upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, termasuk mitigasi terhadap dampak pandemi Covid-19. Selain itu ZISWAF juga harus ditempatkan dalam konteks membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, karena ZISWAF mampu menjamin adanya aliran kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok tidak mampu. Secara makro, ini juga akan semakin mengurangi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi.

Ketika membahas ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja, ZISWAF memiliki potensi besar dalam menunjang terwujudnya ekosistem yang dimaksud ketika ditempatkan pada posisi yang tepat. Dana zakat dapat disalurkan untuk memberikan bantuan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil agar bisa terus tumbuh dan berkembang, sehingga bisa naik kelas menjadi usaha menengah dan usaha besar. Demikian pula wakaf uang dapat disalurkan sebagai modal bagi UMKM dengan skema pembiayaan yang tidak memberatkan UMKM.

Sebagai contoh, sepanjang periode Januari – Oktober 2020, BAZNAS Pusat telah menyalurkan bantuan ekonomi kepada 131,7 ribu mustahik di berbagai wilayah di Indonesia. Program ekonomi dilakukan dengan berbagai pendekatan. Ada yang melalui pendekatan community development, pendekatan microfinance dengan skema qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga), pendekatan produksi melalui program mustahik pengusaha dan mustahik peternak, pendekatan program strategis seperti lumbung pangan, dan penguatan akses pasar agar barang dan jasa yang diproduksi mustahik dapat diserap pasar dengan baik.

Selain itu, BAZNAS dan LAZ seluruh Indonesia juga sangat aktif dalam memitigasi dampak pandemi covid-19 ini melalui tiga program utama yang dilakukannya, yaitu darurat kesehatan, darurat sosial ekonomi, dan menjaga keberlangsungan program existing agar mustahik yang telah dibantu dapat survive di masa pandemi ini. Dana ZIS yang telah disalurkan mencapai angka hampir 800 milyar rupiah dimana 63 persennya disalurkan untuk program darurat sosial ekonomi, 16 persen untuk darurat kesehatan, dan 21 persen untuk menjaga keberlangsungan program existing. Jumlah masyarakat terdampak yang telah dibantu selama masa pandemi ini mencapai angka 5,6 juta jiwa.

Demikian pula wakaf memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendorong pembangunan masyarakat. Sejumlah proyek strategis wakaf telah dikembangkan di Indonesia. Salah satunya adalah RS Mata Achmad Wardi di Banten yang merupakan kolaborasi antara BWI dengan Dompet Dhuafa. Ini adalah contoh wakaf produktif yang memberikan manfaat bagi ribuan warga untuk bisa berobat mata secara terjangkau, dengan kualitas layanan yang baik. Selain itu, kolaborasi antara instrumen sukuk dan wakaf uang dalam bentuk produk Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) juga telah dikembangkan di Indonesia, dan ini menandakan bahwa produk-produk keuangan syariah, baik yang bersifat komersial, sosial maupun kombinasi keduanya, semakin berkembang di Indonesia.

Pada Maret 2020 lalu telah diluncurkan CWLS seri SW001, dimana ini adalah termasuk sukuk negara yang memanfaatkan wakaf uang. Skema CWLS adalah dana wakaf yang dikelola oleh lembaga nazir kemudian ditempatkan pada instrumen sukuk negara, yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek negara yang telah direncanakan dalam APBN. Pemerintah kemudian memberikan return (imbal hasil) atas penempatan dana tersebut, dimana return atau imbal hasil tersebut kemudian disalurkan kepada para penerima manfaat wakaf (mauquf ‘alaih).

Selain CWLS seri SW001, pemerintah juga telah menerbitkan CWLS seri SWR001, dimana masa penawarannya berakhir pada 12 November 2020 lalu. Pada seri ini, maka individu masyarakat bisa terlibat langsung sebagai wakif, dengan cara menyetorkan dana wakaf minimal Rp 1 juta untuk membeli SWR001 melalui mitra distribusi yang ditunjuk. Dana wakaf yang terhimpun kemudian digunakan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek APBN, dan pemerintah memberikan imbal hasil atau return pada setiap dana wakaf yang disetor. Imbal hasil ini lalu disalurkan kepada para penerima manfaat (mauquf ‘alaih) melalui lembaga nazir yang ditunjuk.

Dengan adanya CWLS ini maka kita bisa berwakaf dengan dua manfaat sekaligus. Wakaf kita bisa ikut membiayai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah, dan imbal hasil yang diterima bisa digunakan untuk membantu sesama. Penyaluran imbal hasil ini bisa berupa program beasiswa, layanan kesehatan gratis, bantuan modal UMKM, dan program-program lainnya, yang dikelola dan dikembangkan institusi nazir yang ditunjuk. Konsep wakaf yang digunakan dalam CWLS adalah wakaf muaqqot (sementara/temporer) dan bukan wakaf muabbad (abadi). Maksudnya, dana wakaf yang disetor ini memiliki tenor waktu, yang nantinya akan dikembalikan kepada wakif saat jatuh tempo. Untuk CWLS seri SWR001 misalnya, tenornya adalah dua tahun sehingga pada November 2022, dana wakaf tersebut akan dikembalikan kepada wakif. Namun insya Allah, dampak dari wakaf muaqqot ini akan bersifat abadi, selama proyek negara tersebut masih bisa digunakan oleh rakyat Indonesia.

Agar peran zakat dan wakaf semakin signifikan ke depan, maka literasi publik terhadap ZISWAF ini perlu ditingkatkan. Hasil survey Indeks Literasi Zakat (ILZ) yang dipublikasikan Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Kementerian Agama (2020) menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat masyarakat berada pada kategori moderat (menengah), dengan nilai 66,78. Berdasarkan hasil ILZ ini diketahui bahwa nilai pemahaman dasar tentang zakat berada pada kategori moderat (skor 72,21) dan pemahaman lanjutan tentang zakat berada pada kategori rendah (skor 56,68). Dari pemahaman dasar tentang zakat, skor yang paling tinggi adalah pada variabel pemahaman zakat secara umum (skor 84,38 kategori tinggi) dan variabel pemahaman ashnaf zakat (skor 81,29 kategori tinggi). Adapun skor terendah adalah variabel pemahaman obyek zakat (skor 56,54 kategori rendah).

Adapun hasil survey Indeks Literasi Wakaf (ILW) yang dipublikasikan BWI dan Kementerian Agama (2020) menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf masyarakat berada pada kategori rendah, dengan nilai 50,48. Hasil ILW juga menunjukkan bahwa baik pemahaman dasar publik tentang wakaf maupun pemahaman lanjutan tentang wakaf, keduanya berada pada kategori rendah dengan nilai masing-masing 57,67 dan 37,97.

Hasil ILZ dan ILW ini mengindikasikan bahwa peningkatan literasi zakat dan wakaf menjadi satu keharusan dan kebutuhan. Perlu dilakukan sejumlah langkah terobosan yang kreatif dan mampu mendongkrak literasi masyarakat. Ini sangat penting karena literasi mempengaruhi partisipasi dan keterlibatan publik dalam menunaikan ibadah ZISWAF-nya. Potensi ZISWAF yang besar akan dapat dioptimalkan ketika publik memiliki kesadaran yang tinggi untuk mau ber-ZISWAF. Kombinasi literasi pengambil kebijakan dan masyarakat secara umum, adalah kunci strategis yang perlu mendapat perhatian kita semua. Peningkatan literasi keduanya akan mensinkronkan pendekatan top down dan bottom up dalam pembangunan ZISWAF nasional.

Irfan Syauqi Beik

Sitasi :
Beik, I.S. 2020. Omnibus Law Cipta Kerja dan Masa Depan ZISWAF, dalam Majalah Risalah No. 09 Th 58 Rabiu’ul Akhir 1442 / Desember 2020, hal. 21-26

Pelatihan Ekonomi Manajerial Syariah dalam Rangkaian Kegiatan Dosen Mengabdi Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB Hari Kedua

Rangkaian kegiatan Dosen Mengabdi Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB merupakan bentuk realisasi salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Adapun mitra dalam pelatihan yang diselenggarakan kali ini yaitu tenaga pendamping program pendayagunaan BAZNAS RI seluruh Indonesia. Tujuan pelatihan ini yaitu mengenalkan konsep ekonomi syariah lebih dalam, khususnya terkait manajerial kepada peserta pelatihan. Output pelatihan ini diharapkan peserta pelatihan dapat menerapkan aktivitas manajerial secara syariah dalam bidang pekerjaan mereka untuk selanjutnya.

Hari kedua rangkaian kegiatan Dosen Mengabdi pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 diisi dengan Pelatihan Ekonomi Manajerial Syariah. Kegiatan pelatihan dibagi menjadi tiga sesi. Pembicara pada sesi pertama yaitu Dr. Asep Nurhalim, Lc, M.PdI dengan materi Kepemimpinan dan Perubahan Sosial. Selanjutnya, pembicara pada sesi kedua yaitu Dr. Laily Dwi Arsyianti, SE, M.Sc dengan materi Manajemen Keuangan Islami. Sedangkan pembicara pada sesi ketiga yaitu Ranti Wiliasih, M.Si dengan materi Ekonomi Industri Halal. Kegiatan pelatihan pada setiap sesi dimulai dengan pemaparan materi oleh pembicara, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi dengan para peserta pelatihan.

Dalam materi Kepemimipinan dan Perubahan Sosial, disampaikan terkait definisi pemimpin, unsur-unsur kepemimpinan, urgensi tarbiyah dzatiyah sebagai pembentuk karakter kepemimpinan, syarat pemimpin, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan sosial, hingga kepemimpinan pada masa Rasulullah SAW. Dalam materi Manajemen Keuangan Islami, disampaikan terkait teori dan konsep manajemen finansial menurut perspektif Islam, dimulai dari wealth creation, wealth generation, wealth preservation, wealth distribution, hingga wealth purification. Sedangkan dalam materi Ekonomi Industri Halal disampaikan mengenai landasan filosofi halal berdasarkan Al-Quran, keterkaitan antara halal dengan hak konsumen muslim, industri halal global dan nasional, hingga analisis SWOT industri halal di Indonesia.

Pelatihan CDIC dalam Perencanaan Keuangan Syariah Pada Kampung Batik Cibuluh Bogor by zaki

Tujuan pelatihan ini mengenalkan konsep Charity, Debt, Investment, and Consumption (CDIC) yang dibangun oleh pelatih untuk memudahkan masyarakat untuk mengingat konsep prioritas dalam perencanaan keuangan syariah. Tujuan akhir dari rangkaian pembinaan adalah mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro syariah di Kampung Batik Cibuluh, bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat. Salah satu alternatif bentuk lembaga keuangan yang diajukan adalah Koperasi Syariah.
Output pelatihan ini pembuatan modul pelatihan baik dalam bentuk buku maupun power point presentation. Pelatihan ini juga diharapkan mendapatkan feedback dari peserta pelatihan yang dapat dituangkan dalam artikel jurnal pengabdian kepada masyarakat.
Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat, 24 Juli 2020 pukul 09.45-11.15 di halaman rumah Ibu Gumiyarti, Ketua Kelompok Batik “Bumiku” di Kampung Batik Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Pelatihan dihadiri oleh 20 peserta yang merupakan Ibu-ibu pembatik binaan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, FEM, IPB berkerjasama dengan BAZNAS, serta pelaku usaha Z-Mart dan Z-Chicken. Seluruh peserta dianjurkan mematuhi protocol pencegahan COVID-19 dengan menggunakan masker, duduk berjarak, serta mencuci tangan sebelum makan.
Peserta diberikan kuesioner sebelum pelatihan dimulai untuk mengetahui posisi awal dari para peserta pelatihan. Peserta juga diberikan kuesioner di akhir pelatihan untuk mengetahui ilmu yang terserap dari pelatihan serta menampung saran, masukan, dan kritik dari peserta pelatihan.

Seluruh peserta menyatakan setuju untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Kampung Batik Cibuluh, baik sebelum pelatihan maupun sesudah pelatihan. Sebelas dari dua puluh peserta menyarankan untuk segera mendirikan LKMS (>50 persen).

Pelatihan Ekonomi Manajerial Syariah dalam Rangkaian Kegiatan Dosen Mengabdi Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB Hari Pertama

Rangkaian kegiatan Dosen Mengabdi Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB merupakan bentuk realisasi salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Adapun mitra dalam pelatihan yang diselenggarakan kali ini yaitu tenaga pendamping program pendayagunaan BAZNAS RI seluruh Indonesia. Tujuan pelatihan ini yaitu mengenalkan konsep ekonomi syariah lebih dalam, khususnya terkait manajerial kepada peserta pelatihan. Output pelatihan ini diharapkan peserta pelatihan dapat menerapkan aktivitas manajerial secara syariah dalam bidang pekerjaan mereka untuk selanjutnya.

Hari pertama rangkaian kegiatan Dosen Mengabdi pada Senin, 24 Agustus 2020 diisi dengan Pelatihan Ekonomi Manajerial Syariah. Kegiatan pelatihan dibagi menjadi dua sesi. Pembicara pada sesi pertama yaitu Dr. rer. nat Jaenal Effendi dengan materi Pengantar Ekonomi Islam. Selanjutnya, pembicara pada sesi kedua yaitu Tita Nursyamsiah, M.Ec dengan materi Manajemen Syariah. Kegiatan pelatihan pada setiap sesi dimulai dengan pemaparan materi oleh pembicara, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi dengan para peserta pelatihan.

Dalam materi Pengantar Ekonomi Islam, disampaikan terkait definisi ekonomi Islam, kerangka kerja ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam, spirit ekonomi Islam, falsafah ekonomi Islam, metodologi ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam, hingga pentingnya moral sebagai pilar ekonomi Islam. Sedangkan dalam materi Manajemen Syariah disampaikan terkait konsep manajemen syariah, karakteristik manajemen syariah, urgensi manajemen dalam organisasi, fungsi manajemen, hingga aspek yang dibahas dalam manajemen syariah.

Kegiatan Dosen Mengabdi Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB Hari Ketiga Pelatihan Ekonom

Rangkaian kegiatan Dosen Mengabdi Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB merupakan bentuk realisasi salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Adapun mitra dalam pelatihan yang diselenggarakan kali ini yaitu para penerima beasiswa Cendekia BAZNAS 2020. Tujuan pelatihan ini yaitu mengenalkan konsep ekonomi syariah kepada generasi milenial. Output pelatihan ini diharapkan peserta pelatihan dapat lebih memahami terkait apa saja yang ada dalam konsep ekonomi syariah, khususnya terkait perbankan syariah, zakat dan wakaf.

Hari ketiga rangkaian kegiatan Dosen Mengabdi pada Rabu, 26 Agustus 2020 diisi dengan Pelatihan Ekonomi Islam bagi Milenial. Kegiatan pelatihan dibagi menjadi dua sesi. Pembicara pada sesi pertama yaitu Dr. Irfan Syauqi Beik dengan materi Pengantar Ekonomi Islam. Selanjutnya, pembicara pada sesi kedua yaitu Dr. Resfa Fitri dengan materi Keuangan dan Perbankan Syariah. Kegiatan pelatihan pada setiap sesi dimulai dengan pemaparan materi oleh pembicara, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi dengan para peserta pelatihan.

Dalam materi Pengantar Ekonomi Islam, disampaikan terkait kedudukan ekonomi dalam ajaran Islam, definisi ilmu ekonomi Islam, karakteristik sistem ekonomi Islam, landasan filosofis ekonomi Islam, prinsip operasional ekonomi Islam, tujuan sistem ekonomi Islam, hingga 3 pilar kelembagaan ekonomi Islam. Sedangkan dalam materi Keuangan dan Perbankan Syariah  disampaikan mengenai konsep uang dalam Islam, pengertian, tujuan, dan struktur perbankan syariah, regulasi perbankan syariah, konsep dasar dan operasional perbankan syariah, hingga perkembangan, hambatan dan tantangan perbankan syariah di Indonesia.